Jakarta – Penyelesaian kasus pemukiman dan proyek pertanian milik Yayasan Veteran TNI di kawasan Taman Nasional (TN) Gunung Halimun-Salak diperkirakan akan kompleks. Sebuah tim khusus telah dibentuk Kementerian Kehutanan RI untuk mencari solusi terbaik.

“Kita sudah bikin tim, Jumat besok kita akan undang Bupati Bogor, Bupati Subang, Yayasan Veteran RI dan instansi terkait,” kata Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Darori, di Kantor Kementerian Kehutanan RI, Jl Gatot Subroto, Jakarta, Senin (8/2/2010).

Pada 1967, Yayasan Veteran TNI memperoleh lahan seluas 256,77 ha di kawasan TB Gunung Halimun-Salak secara tukar guling melalui Perum Perhutani selaku pengelola pada kala itu. Di dalam perkembangaannya di sana digelar proyek pertanian veteran dan demobilisasi RI Lokapura berikut bangunan sarana-prasarana, fasilitas sosial dan umum, obyek wisata dan 210 unit vila.

Pengadaan proyek dan berbagai bangunan tersebut menyalahi fungsi lahan yang telah ditetapkan dan harus dikembalikan sesuai fungsinya, yakni kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Temuan lain yang tidak kalah serius adalah status lahan pengganti yang Yayasan Veteran RI telah tukarkan, tidak kunjung ada kejelasan.

Hasil peninjauan lapangan menunjukkan areal pengganti di Subang seluas 297 ha belum jelas. Lahan seluas 36,1 ha di antaranya telah memiliki sertifikat tetapi atas nama pihak lain dan 103,33 ha lagi merupakan tanah negara yang proses pengalihannya harus melalui persetujuan Pemda dan BPN.

“Proses itu yang belum juga dilakukan,” papar Darori sembari menegaskan Kementerian Kehutanan baru resmi mengelola TN Gunung Halimun-Salak per Agustus 2009.

(lh/fay)

Karenanya, kata dia, pemerintah akan membuat terobosan baru. Terobosan itu diantaranya melakukan hutanisasi sekitar 500 hektare per tahun. Program ini, kata dia, akan dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Untuk progam ini, dibutuhkan dana sekitar Rp 2,8 triliun. “Dananya sudah disetujui. Tinggal menunggu persetujuan DPR,” ujar Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional ini.

Kerusakan hutan itu, kata dia, umumnya terjadi di daerah-daerah yang dikenal memiliki hutan luas seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Terobosan lainnya, kata dia, jika sebelumnya satu orang menanam satu pohon, kini dirinya akan mencanangkan satu orang 10 pohon dengan melibatkan pemerintah daerah setempat.

Bupati Bojonegoro, Suyoto menyambut baik program itu. Dia mencontohkan, hutan di kabupaten ini luasnya sekitar 53 ribu hektare. Sebagian besar berada di Bojonegoro bagian selatan, barat daya dan utara.

Di Bojonegoro sendiri, kini hutannya tengah dalam ancaman serius. Penyebabnya, karena rusaknya hutan sehingga berdampak pada serapan air di hutan yang kurang. Untuk itu, Pemerintah Bojonegoro akan bekerjasama dengan Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, untuk sama-sama menjaga hutan. “Kini tengah memasuki musim hujan. Tentu waspada bencana,” katanya.

Sedangkan tanaman yang akan ditanam di hutan-hutan rusak, di antaranya pohon jati sebanyak 30 ribu bibit, mahoni 170 ribu bibit, jarak 100 ribu bibit dan kelapa 22 ribu bibit.

Sumber: tempointeraktif.com

Dana tersebut 60 persennya dikelola oleh pemerintah pusat dan selebihnya dikelola pemerintah daerah dan rencananya akan dialokasikan ke dinas-dinas kehutanan yang areal hutannya memerlukan rehabilitasi. “Menteri Keuangan sudah setuju untuk mencairkan dana ini dalam bentuk pinjaman ditambah dana dari APBN,” ungkap Zulkifli.

Sebelumnya pemerintah berencana menaikkan dana iuran yang harus dibayar oleh pengusaha hutan sebagai dana kompensasi rehabilitasi. Namun rencana ini diprotes oleh kalangan pengusaha. Dana rehabilitasi sendiri sampai saat ini tidak digunakan untuk merehabilitasi hutan dan pengelolaannya di bawah wewenang departemen keuangan.

“Kita lihat dulu (soal kenaikan) apa perlu dinaikkan karena (iuran) pemilik HPH kan sudah banyak. Mungkin nanti iuran akan naik untuk yang mengajukan izin (HPH) baru,” ujarnya. Menteri Kehutanan juga berencana merestorasi kepemilikan HPH dengan target dua juta hektare lahan tiap tahun. “Lahan-lahan yang rusak dicabut izin HPH-nya lalu lahannya direstorasi,” tuturnya.

Sumber: tempointeraktif.com

“Indonesia memegang peranan yang sangat penting dalam pertemuan Kopenhagen karena miliki hutan yang besar,” kata Menteri Negara untuk Energi dan Perubahan Iklim Inggris, Joan Ruddock, di Pekanbaru, Senin.

Karena itu, ujar dia, pihaknya juga melakukan pertemuan untuk bernegosiasi ke sejumlah negara lain mengajak dan mengajak negara itu menghasilkan sesuatu keputusan yang efektif dan ambisius pada pertemuan Kopenhagen.

Ruddock berjanji, kesepakatan yang diambil Indonesia dalam pertemuan internasional itu akan didukung sepenuhnya dan membantu Indonesia seperti pendanaan dalam perubahan iklim.

Pihaknya juga telah menjadwalkan melakukan pertemuan dengan para menteri terkait selama berada di Indonesia terkait komitmen pengurangan emisi berkisar antara 26 persen hingga 40 persen pada tahun 2020.

Namun, jelas Ruddock, Inggris tidak akan membandingkan komitmen pengurangan emisi dengan negaranya yang menargetkan penurunan sebesar 34 persen pada tahun 2020 dan 80 persen tahun 2050.

“Sulit membandingkan target pengurangan emisi Indonesia dan Inggris karena kadar emisi Indonesia tinggi, sedangkan Inggris stabil,” ujarnya.

Selama sehari berada di Riau, Ruddock, yang didampingi Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Martin Hatfull, juga meninjau langsung lahan gambut di Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Pihaknya juga melakukan pertemuan dengan para penggiat lingkungan dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan internasional di Pekanbaru.

“Kami juga mendengarkan LSM kenapa terjadi penebangan hutan dan melibatkan komunitas lokal untuk mengetahui rencana apa saja yang dilakukan demi mengurangi kerusakan hutan,” ujarnya. (*)

Sumber: antara.co.id

Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat membuka Rapat Koordinasi dan Konsultasi Penyuluhan Kehutanan di Gedung Manggala Wana Bakti, Senin (16/11).

Menurut Zulkifli, illegal logging merupakan salah satu faktor yang memperburuk kondisi lahan kritis, selain pembakaran hasil hutan dan sampah yang juga menimbulkan emisi. “Membakar hasil hutan dan sampah dapat menimbulkan emisi dan merusak lingkungan,” ujar Zulkifli. Lebih lanjut ia mengimbau masyarakat untuk menghentikan budaya membakar hutan untuk pembukaan lahan baru. “Kebiasaan masyarakat untuk membakar hutan harus diubah,” jelasnya.

Untuk mengatasi illegal logging menurutnya harus dilakukan upaya membangun hubungan yang bagus, sinergi yang positif dengan lembaga terkait seperti dengan angkatan laut, gubernur, dan bupati. “Harus ada harmonisasi hubungan,” jelasnya. Selain itu ia juga berupaya memperkuat Lembaga Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah-daerah. “Kita hanya akan mendidik dan mengawasinya,” tambahnya.

Sumber: kompas.com

Pada tahun 1966 kawasan Dusun Duren, Desa Beji, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta telah gersang. Sering terjadi bencana kekeringan dan erosi. Karena keprihatinannya, Sudiyo, Ketua Masyarakat Adat Hutan Wonosadi berniat menghijaukan kembali hutan yang gundul di kawasan itu. Bersama masyarakat adat dan dukungan pemerintah daerah setempat, Sudiyo melakukan beragam upaya unik dalam melestarikan keanekaragaman hayati.

Awalnya Sudiyo mengalami kesulitan dalam menyadarkan masyarakat setempat untuk melestarikan hutan. Namun dengan pendekatan secara tradisional, akhirnya Sudiyo berhasil menyadarkan masyarakat untuk berperan serta.

Merekapun bersama melakukan pelestarian hutan dengan swadaya sendiri. Mereka melakukan pembibitan dan penanaman sendiri. Sebagai masyarakat yang berpegang pada adapt, merekapun melakukannya dengan kearifan tradisional dan pelestarian seni budaya lokal, seperti sadram pasca panen dan seni musik tradisional Rinding Gumbeng, karawitan, ketoprak dan wayang kulit. Sadram yaitu upacara adat untuk memberi penghargaan kepada nenek moyang yang telah merawat dan menjaga hutan di waktu lampau sehingga dapat memberi sumber kehidupan bagi masyarakat sekarang.

Sekitar 1970, upaya swadaya Sudiyo bersama masyarakat setempat berhasil menghijaukan hutan kembali. Akhirnya hutan tersebut menjadi percontohan bagi penghijauan kembali kawasan sekitarnya. Merekapun membentuk Bala Dewi (Badan Pengelola Desa Wisata) yang mengelola hutan Wonosadi sebagai hutan wisata.

Dengan lebatnya hutan, maka munculah 3 titik mata air yang tanpa henti mengairi ladang dan sawah warga.

“Sekarang daerah kami mempunyai air berlimpah, berbeda jauh dari dulu yang kekurangan air,” ungkap Sudiyo di Jakarta (26/5).

Air itu bisa untuk mengairi sawah tanaman padi seluas 50 hektar yang dapat panen 3 kali per tahun. Air juga bisa masuk ke rumah-rumah penduduk dengan swadaya sendiri dan memenuhi kebutuhan rumah tangga sebanyak 200 KK serta beberapa dusun sekitarnya.

Keteguhan Sudiyo bersama masyarakat adat setempat dalam memelihara dan menyelamatkan hutan adat Wonosadi selama hampir 44 tahun, juga membuktikan peran besarnya dalam menjaga habitat flora fauna yang sudah langka seperti 200 lebih tanaman jenis kayu-kayuan, perdu, rerumputan, tanaman obat, anggrek lokal, aneka jenis burung, tercegahnya erosi.

Keberhasilannya bersama warga dalam menghijaukan hutan kembali tak lepas dari ketulusannya dalam menjaga kelestarian alam. Bagi Sudiyo, menjaga hutan berarti menjaga warisan dari nenek moyang yang akan diserahkan kepada anak cucu.

“Hutan ini bukan untuk kita tetapi untuk anak cucu kita, sehingga tidak boleh ditebang,” tegas Sudiyo.

Menurut Sudiyo, hutan Wonosadi terbagai dalam hutan inti seluas 25 hektar dan hutan penyangga 30 hektar. Hutan inti tidak boleh ditebang. Sedangkan hutan penyangga yang merupakan tanah milik masyarakat yang dihutankan dapat ditebang namun harus ditanami terlebih dulu.

Sejak penghutanan kembali hingga sekarang, menurutnya, masyarakat menyadari kalau hutan sangat penting. Hutan yang menyimpan kayu-kayu langka yang berfungsi sebagai museum hidup dan bermanfat bagi pendidikan dan penelitian.

Masyarakat yang sebagian besar bermata pencaharian petani ini benar-benar tidak merambah hutan kecuali hanya untuk keperluan obat-obatan. Taraf hidup merekapun meningkat. Penghasilan, pendidikan dan kesehatan mereka jauh lebih baik.

Dengan semboyan tekun (tidak putus asa), teken (berpegang pada aturan), tekan (sampai pada tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah), Sudiyo merasa biasa saja mendapat penghargaan Prakarsa Lestari Kehati Award pada 26 Mei lalu.

Baginya sudah menjadi tugas dan kewajiban untuk menyadarkan masyarakat. Menjaga alam seisinya, bagi pria berusia 73 tahun ini merupakan bagian dari perwujudan taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa yang memberi hidup, cintanya pada ibu pertiwi, penghargaan pada orang tua dan bentuk kehati-hati dalam menjalani hidup.

Agar hutan Wonosadi terjaga secara optimal, Sudiyo mengusulkannya agar menjadi hutan adat pada Menteri Kehutanan dan diterima. Dengan menjadi hutan adat, masyarakat adat yang memegang teguh aturan tradisional tidak akan berani merusak hutan. Selanjutnya hutan adat Wonosadi juga akan menjadi Taman Keanekaragaman Hayati yang menyimpan bermacam keanekaragaman hayati lokal dan langka.

Sumber: beritabumi.or.id

KOMPAS.com – Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan menyerahkan surat keputusan izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat seluas 12.000 hektar kepada kelompok masyarakat di Tanggamus, Lampung. Menhut menyerahkan sk tersebut kepada perwakilan masyarakat di Kecamatan Teginenge, Pesawaran, Lampung, Sabtu (7/11).

Adapun masyarakat dengan binaan pengusaha kayu rakyat Muhajirin mengembangkan hektar hutan sengon di Pesawaran. Muhajirin mengatakan, dia kini telah mengembangkan hutan rakyat seluas 419 hektar di enam kabupaten.

Direktur CV Kota Agung Muhajirin mengatakan, hutan sengon kini sangat prospektif karena permintaan bahan baku yang tinggi. Kesejahteraan petani hutan pun bisa meningkat karena harga kayu yang terus naik.

Pj Bupati Pesawaran Aris Fadillah mengatakan, potensi hutan rakyat mencapai 10.000 hektar namun belum optimal dimanfaatkan. Saat ini baru tertanam sedikitnya 1.000 hektar hutan rakyat dengan pohon sengon.

Sumber: kompas.com

“Selain penebangan liar, rekonstruksi Aceh juga ikut berperan dalam laju kerusakan hutan Aceh saat ini,” kata koordinator program nasional Greenomic Indonesia, Vanda Mutia Dewi di Banda Aceh, Selasa.

Greenomic Indonesia mencatat, berdasarkan perbandingan laju kerusakan hutan Aceh pada masa tanggap darurat penanganan bencana Aceh April 2005 dan April 2009 sangat signifikan.

Tingkat kerusakan hutan di Aceh sebelumnya hanya tercatat sekitar 50 ribu hektare yang diperoleh lewat citra satelit, namun kini sudah mencapai 200 hektare.

Vanda mengatakan, kerusakan hutan terbesar di Aceh terjadi di kawasan barat dan selatan Provinsi Aceh, yakni 56 ribu hektare di pantai barat dan 48 ribu hektare di pantai selatan.

“Kerusakan hutan di kawasan itu sebanding dengan kehancuran sebagian wilayah Aceh akibat bencana tsunami” kata Vanda.

Sementara kerusakan hutan di wilayah utara dan timur Aceh kini mencapai lebih dari 30 ribu hektare dan wilayah tengah Aceh lebih dari 19 ribu hektare.

“Ini kerusakan hutan tercepat di dunia dalam hal penanganan bencana skala besar,” kata Vanda.(*)

Sumber: antara.co.id

“Ini perlu dibicarakan serius bagaimana pengelolaan DAS terpadu, tidak sendiri dari hulu hingga hilir,” kata Menhut pada pembukaan “Workshop Internasional Membangun Kapasitas Para Pihak untuk Penyelamatan DAS” di Bogor, Selasa (21/7).

Kaban menegaskan, faktor utama penyelamatan DAS melalui hutan adalah manusia, yang selama ini melakukan “penekanan” pada hutan tanpa memerhatikan aspek konservasi.

Di lain pihak, ia menjelaskan bahwa upaya membendung pertumbuhan penduduk sangat sulit sehingga tuntutan pemenuhan kebutuhan dari sumber daya alam semakin besar.

Dari segi ilmu, menurut Kaban, Indonesia telah memiliki kemampuan. Karena itu, rehabilitasi DAS yang rusak secara terpadu harus segera dilakukan sehingga hasilnya sudah bisa dilihat pada 2015. “Tiap tahun kita hanya bilang DAS rusak, tapi tidak ada langkah bersama ya tetap akan rusak juga,” ujarnya.

Kaban mengungkapkan bahwa kondisi DAS di Tanah Air sudah mulai mengalami degradasi sejak 1970-an dan berlanjut hingga kini. Departemen Kehutanan (Dephut) mengidentifikasi 60 DAS terdegradasi sejak 2000. Berbagai faktor penyebabnya antara lain meluasnya lahan kritis, penebangan hutan, dan perambahan kawasan lindung.

Pengamat lingkungan hidup, Emil Salim, mengingatkan agar masyarakat mulai merubah cara berbisnis yang hanya melihat dari sisi ekonomi. “Jika tidak 10 tahun ke depan sudah akan parah dampaknya”.

Kebijakan daerah juga dipertanyakan untuk menjaga DAS. Pendapatan asli daerah (PAD) jangan dijadikan bukti keberhasilan pemerintahan karena aspek lingkungan juga harus mulai diperhatikan. “PAD jangan dijadikan ukuran. Bagaimana dengan pendapatan asli penduduk kalau begitu?” tambah Emil.

Tidak adanya pengawasan terhadap DAS membuat perusakan terjadi. “Tidak ada polisi yang khusus mengawasi DAS, karena itu harus bisa jaga masing-masing.”

Pemerintah, tegas Emil, harus mulai memikirkan kebijakan yang mengharuskan mereka yang berada di hilir membayar demi keberlangsungan di hulu.
Sumber: kompas.com